sekretaris kabinet dipo alam di 22 april memasang surat edaran nomor we.03/seskab/iv/2013 melalui klasifikasi berguna tenntang catatan hasil kajian serta pemetaan badan Informasi geospasial (big) tentang potensi konflik akibat tumpang tindih lahan.
berdasarkan keterangan pada laman dipercaya sekretaris kabinet, senin, disebutkan bahwa alasan pengeluaran surat edaran tersebut adalah sebab beberapa wilayah selama indonesia baru amat potensial terjadi konflik sosial akibat terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan dalam jenis kehutanan, perkebunan, pertambangan, juga lokasi transmigrasi.
melalui surat edaran yang ditujukan kepada menko polhukam, mendagri, menteri kehutanan, menteri esdm, menteri pertanian, menteri tenaga kerja juga transmigrasi, menteri bumn, kepala badan pertanahan nasional, jaksa agung, kapolri, kaum gubernur serta bupati/wali kota semua indonesia tersebut, seskab menyampaikan terserah arahan-arahan presiden susilo bambang yudhoyono di sidang kabinet sedikit 25 juli 2012, terlebih terkait melalui penanganan sengketa/konflik lahan.
menurut dipo alam, arahan presiden selama sidang kabinet terbatas 25 juli itu diantara lain adalah pertama, sengketa lahan diantara negara atau pt perkebunan nusantara (ptpn) melalui warga agar dicarikan solusinya dengan komprehensif, menarik penyelesaian secara hukum maupun penyelesaian melalui pendekatan sosial dan budaya.
Informasi Lainnya:
kedua, supaya kaum gubernur dan bupati/walikota selalu bekerja serta mengingatkan masyarakat manakala terjadi konflik lahan agar dibicarakan lebih dahulu dan tidak melakukan pengrusakan juga pendudukan lahan yang melawan hukum.
ketiga, penyelesaian sengketa lahan dikerjakan secara komprehensif juga jangan ditunda supaya tidak adalah bom masa. konflik lahan selama sumatera utara, sumatera selatan, dan lampung diselesaikan melalui tidak keliru, adil, serta tertib dalam dua tahun serta dalam masa kerja kabinet indonesia bersatu ii.
keempat, penanganan sengketa lahan harus mencari formula pendekatan hukum win-win solution, makanya negara tak dirugikan juga rakyat memperoleh kesejahteraan meskipun dunia usaha sempit menurun Kelebihannya.
kelima, pembentukan tim terpadu supaya menangani kasus-kasus lahan, semisal konflik ptpn ii di sumatera utara, konflik mesuji selama lampung, serta konflik ptpn vii cintamanis dalam sumatera selatan.